JAKARTA, - Pemerintah dianggap lebih fokus pada pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara dibanding kondisi ekonomi rakyat. Kantor Staf Presiden (KSP) membantah hal itu dan menyebut bahwa pemerintah konsisten pada program prioritas pemerintah.
"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4).
Edy mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan beberapa program priorotas pada tahun 2023. Program tersebut adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," jelas Edy.
Edy mengatakan bahwa pemerintah mempertahankan subsidi listrik, BBM, LPG, dan komoditi lain.
"Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," ujar Edy.
Edy mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan pemerataan ekonomi.
"IKN itu bagian dari pembangunan infrastruktur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi," imbuh Edy.
Sebelumnya, Lembaga Survei Litbang Kompas merilis survei yang bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan puasa. Responden kebanyakan setuju terhadap pernyataan pemerintah lebih fokus pada pembangunan IKN Nusantara dibanding kondisi ekonomi rakyat.
